Ribuan Guru PAUD Dianggap Masih Belum Kompeten

Baca Juga

Sinarguru BANDUNG - Ribuan Guru PAUD Dianggap Masih Belum Kompeten, (PRLM).- Dari 300.000 guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia hanya 21 persen berpendidikan S1. Dari jumlah tersebut hanya 1 persen berpendidikan linier dengan persyaratan guru PAUD dari S1 PAUD atau psikologi. Itu artinya, ribuan guru PAUD belum sesuai dengan kompetensinya.

Hal itu disampaikan Kasie Paud Formal Dirjen Paudi Depdikbud Alhidayati Aziz pada seminar "Strategi Percepatan Peningkatan Kualifikasi Guru PAUD Menyongsong Pemberlakuan Kurlum 2013 Berbasis Kearifan Lokal untuk Pengembangan Aud yang berkarakter" yang diselenggarakan Prodi PAUD Uninus Bandung, di Aula Uninus Bandung, Jln. Soekarno Hatta, Bandung. Acara dibuka oleh PR I Bidang Akademik Suhendra Yusuf ini diikuti 2000 lebih guru PAUD.

➤ Ratusan Ribu Guru PAUD Tidak Punya Hak Sertifikasi [Simak]
➤ UPDATE info CPNS 2017 : Jangan tertipu CALO CPNS Informasi resmi penerimaan CPNS      2017, Silahkan melalui situs http://www.menpan.go.id/ 
➤ TUNJANGAN GURU PAUD NON PNS CAIR RP 3,5 JUTA PERBULAN [Benarkah?]

Dikatakan Alhidayati, kebijakan pemerintah memberlakukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia disambut massif oleh masyarakat. Kebijakan satu desa satu lembaga PAUD sudah terlampaui, bahkan sudah mencapai satu RW satu lembaga PAUD.

Namun respons massif ini belum diikuti kompetensi guru memadai. Karena sebagian besar penyelenggara PAUD adalah masyarakat sehingg tidak memerhatikan kompetensi. Dari 200.000 lembaga PAUD baru 80 persen yang terdata di Dirjen Paudi Depdikbud.

"Kita memang harus bekerja keras karena buka hanya guru dan tenaga kependidikan, tetapi lembaganya pun belum terdata semua," kata Alhidayati.

Pengelolaan seperti ini mempunyai otoritas sendiri. Demikian pula dalam penetapan biaya. Aldiyati menggarisbawahi adanya pandangan keliru yang menganggap PAUD gratis.

Padahal, sebagian besar lembaganya milik masyarakat. "Jadi adalah wajar kalau lembaga PAUD menetapkan biaya-biaya karena memang PAUD tidak gratis," terangnya.

Menurutnya kebijakan penyatuan PAUD formal dan nonformal di bawah satu Dirjen, diberlakukan pemerintah pada 2011. Hal ini sejalan dengan pencanangan pendidikan usia emas anak lebih dini.

DAFTAR PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU LENGKAP SEMUA PROVINSI [Silahkan Cek]

Menjawab kemungkinan adanya pengangkatan Guru PAUD menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Alhidayati membenarkan hal itu. Terutama untuk guru-guru PAUD formal. Sedangkan guru PAUD nonformal diberlakukan sistem penyetaraan.

"Jadi kalau memang latar pendidikannya linier, dengan persyaratan tertentu bisa ikut tes PNS. Sedangkan untuk guru PAUD nonformal dapat menyetaraan, bila memang guru tersebut minimal sarja," jelasnya.

Kesempatan menjadi PNS ini kata Aldiyati, diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) masing-masing dengan anggaran dari pemerintah pusat. "Pokoknya biasa saja seperti seleksi guru PNS pada umumnya," imbuh dia.

Disampaikan Sekretaris Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) MS Somantri, kurikulum PAUD harus mengaku pada kurikulum Sisdiknas yang menjadi aspek spiritual dan sosial sebagai basis (dasar).

"Jadi karena Uninus ini sudah bercirikan Islam secara spesifik, berarti sudah intergrated on the track memenuhi ketentuan kurlum PAUD," ujarnya.

Menurutnyan kurlum PAUD juga harus holistik. Harus mengajak anak untuk dapat melihat fenomena yang semakin banyak dan luas. Sehingga anak mempunyai banyak pengetahuan untuk satu tema tertentu.

Berbeda dengan kurlum untuk anak yang lebih besar, lebih diarahkan pada pendidikan yang lebih spesialis. "Sebab semakin besar seseorang, semakin ia berpikir detail seperti halnya dokter spesialis," tuturnya.

Dikatakan, kurlum PAUD memang berubah. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan, akademik, pertumbuhan industri, pengetahuan dan sikap yang berubah, dan tuntutan kompetensi yang juga terus berubah.

"Anak-anak kita sudah tak bisa lepas dari gadget. Kurikulum harus membekali mental dan spiritual anak-anak menghadapi era yang sudah berubah ini," tuturnya. (Eriyanti Nurmala Dewi/A-147/A-89)***sumber :PR

Baca Juga : Kategori Honorer Yang Menjadi Target Pengangkatan PNS 2017

Download Teratas Minggu ini :